Pemerintah Kota Hanoi resmi memperketat penegakan aturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan menaikkan sanksi administratif untuk puluhan pelanggaran. Melalui Resolusi 76/2025 yang disahkan akhir 2025, sebanyak 69 jenis pelanggaran keselamatan kebakaran akan dikenakan denda lebih tinggi dibandingkan ketentuan nasional, dengan 34 di antaranya dikenai sanksi hingga dua kali lipat.
Kebijakan ini merupakan kewenangan khusus yang dimiliki Hanoi berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota. Aturan tersebut memperbolehkan pemerintah kota menetapkan besaran denda lebih tinggi dari standar nasional, sepanjang tidak melebihi dua kali lipat dari ketentuan umum dan tetap berada dalam batas maksimum sanksi administratif yang diatur undang-undang.
Sebelumnya, sanksi pelanggaran keselamatan kebakaran berlaku seragam di seluruh Vietnam melalui Keputusan 106/2025. Namun, pemerintah Hanoi menilai besaran denda tersebut belum cukup memberikan efek jera, terutama di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi dan tingkat risiko kebakaran yang signifikan.
Dari 69 pelanggaran yang diperberat, sebagian dikenai kenaikan denda 1,5 kali, terutama untuk pelanggaran yang kerap terjadi dan mudah diperbaiki, seperti tidak melakukan pelatihan keselamatan kebakaran, tidak mengaktifkan tim pemadam kebakaran internal, atau lalai memeriksa peralatan pemadam secara berkala. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro secara berlebihan.
Sementara itu, pelanggaran yang dinilai berisiko tinggi dan dilakukan secara sengaja dikenai sanksi paling berat, hingga mencapai batas maksimum. Pelanggaran tersebut antara lain tidak menjaga jarak aman antarbangunan, memindahkan atau menyimpan bahan mudah terbakar di lokasi yang tidak memenuhi standar keselamatan, membangun fasilitas tanpa persetujuan teknis keselamatan kebakaran, serta tidak memasang sistem pemadam otomatis pada bangunan yang diwajibkan.
Pemerintah Hanoi menyebut sejumlah insiden kebakaran besar dalam beberapa tahun terakhir sebagai dasar penguatan sanksi, termasuk kebakaran apartemen mini, tempat hiburan malam, dan bangunan komersial yang menelan korban jiwa serta kerugian besar.
Data otoritas setempat menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga November 2025, lebih dari 15 ribu pelanggaran keselamatan kebakaran teridentifikasi, dengan total denda mencapai sekitar 170 miliar dong. Selain itu, ribuan fasilitas usaha sempat dihentikan operasionalnya akibat pelanggaran berulang.
Hanoi juga tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kebakaran tertinggi di Vietnam. Ribuan kasus kebakaran dan ledakan dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan ratusan korban jiwa, luka-luka, serta kerugian materi yang signifikan.
Dengan penerapan resolusi baru ini, pemerintah kota berharap dapat menekan angka pelanggaran, mengurangi risiko kebakaran besar, serta mendorong pelaku usaha dan pengelola bangunan untuk memprioritaskan keselamatan publik. Pihak berwenang menegaskan bahwa kebijakan ini hanya menaikkan besaran denda tanpa menambah prosedur administratif baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
