Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menertibkan terminal-terminal bayangan yang beroperasi di Ibu Kota menjelang musim mudik Lebaran 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai ramainya titik keberangkatan nonresmi perlu ditangani agar masyarakat menggunakan terminal resmi yang lebih terkontrol.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi kondisi Terminal Kalideres yang disebut masih tampak sepi calon pemudik, sementara beberapa terminal bayangan justru lebih ramai dan menjadi pilihan penumpang. Menurut Pramono, kondisi ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam langkah penertiban ke depan.
Ia menegaskan Pemprov DKI meminta seluruh pihak memanfaatkan terminal resmi untuk aktivitas keberangkatan mudik. Kebijakan ini bertujuan memastikan pengelolaan arus penumpang, keamanan perjalanan, serta pengawasan transportasi dapat dilakukan melalui sistem yang legal dan terintegrasi.
Selain menertibkan titik bayangan, Pemprov juga akan memastikan program mudik yang difasilitasi pemerintah berjalan melalui moda transportasi dan terminal resmi. Pramono menyebut Jakarta telah memutuskan akan memfasilitasi sekitar 26.500 peserta mudik, dan proses keberangkatannya akan menggunakan jalur yang resmi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga standar keselamatan sekaligus akuntabilitas layanan. Terminal resmi umumnya memiliki mekanisme pemeriksaan, penataan penumpang, serta koordinasi antarinstansi yang lebih baik dibanding titik keberangkatan informal yang tumbuh tanpa pengawasan memadai.
Meski demikian, Pramono juga membuka kemungkinan penggunaan lokasi di luar terminal resmi apabila telah memperoleh persetujuan atau izin dari Pemprov DKI Jakarta. Artinya, pemerintah tidak menutup ruang penggunaan lokasi tertentu, selama statusnya legal dan berada dalam pengendalian pemerintah daerah.
Dengan skema itu, penertiban terminal bayangan bukan semata-mata pelarangan, tetapi juga upaya penataan. Pemerintah ingin memastikan bahwa titik keberangkatan penumpang tidak menimbulkan risiko baru, baik dari sisi lalu lintas, keselamatan, maupun kenyamanan calon pemudik.
Konteks pernyataan ini muncul saat agenda publik Gubernur DKI di perayaan Cap Go Meh di kawasan Pancoran Chinatown Point. Pada acara tersebut, Pramono juga didampingi sejumlah tokoh dan tamu penting, namun fokus terkait mudik tetap menjadi salah satu isu yang disorot dalam keterangannya kepada media.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada koordinasi antara Pemprov DKI, operator transportasi, dan aparat pengawasan di lapangan. Jika penertiban berjalan konsisten, penggunaan terminal resmi diharapkan meningkat dan arus mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib serta aman.
