Narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberi “untung bersih” hingga Rp1,8 miliar per tahun bagi mitra kembali ramai diperbincangkan. Isu tersebut muncul setelah sebuah video mengaitkan MBG dengan dugaan keuntungan fantastis, mark-up bahan baku, hingga tuduhan adanya keterkaitan politik dalam kepemilikan dapur.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa klaim tersebut menyesatkan dan tidak sesuai dengan skema teknis program. Ia menyebut angka Rp1,8 miliar yang diperdebatkan bukan “keuntungan bersih”, melainkan estimasi pendapatan kotor maksimal sebelum dipotong biaya dan risiko usaha.
Sony memaparkan asal hitungan itu: Rp6.000.000 dikalikan 313 hari operasional (dengan asumsi hari Minggu tidak berjalan), menghasilkan Rp1.878.000.000. Namun angka tersebut masih “mentah”, karena belum memperhitungkan investasi awal, biaya operasional harian, pemeliharaan, depresiasi aset, sampai risiko bisnis yang melekat pada mitra.
Untuk masuk sebagai mitra, pihak penyedia harus membangun Fasilitas Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang mengikuti standar ketat Juknis 401.1 Tahun 2026. Investasi awalnya disebut berkisar Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, tergantung nilai lahan dan lokasi—mulai kota besar seperti Jakarta, Bali, Batam, hingga daerah terpencil seperti Papua.
Komponen investasinya pun bukan sekadar “dapur biasa”. Dalam penjelasan BGN, kebutuhan dapat mencakup lahan 500–800 meter persegi, dapur industri sekitar 400 meter persegi, pemasangan 8–10 unit AC, 16 titik CCTV, instalasi listrik tiga fasa, sistem filtrasi air minum, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ada pula standar material seperti lantai granit atau epoksi antibakteri, plus kebutuhan ruang kantor dan mess karyawan.
Selain itu, mitra perlu menyiapkan peralatan masak skala industri, pelatihan tenaga relawan, serta fasilitasi sertifikasi seperti SLHS dan Halal. Dengan paket kewajiban tersebut, wajar bila tahun pertama–kedua banyak mitra masih fokus pada pengembalian modal dan amortisasi aset.
BGN juga menekankan bahwa mitra menanggung risiko nyata. Kontrak bersifat tahunan dan dapat diperpanjang atau tidak berdasarkan audit kepatuhan, higienitas, serta kinerja operasional. Biaya perawatan gedung, peralatan, dan penyusutan aset menjadi tanggung jawab mitra, termasuk risiko renovasi atau relokasi bila terjadi pelanggaran standar atau penolakan sosial yang memaksa pindah lokasi.
Untuk isu “sunat porsi” atau permainan bahan baku, Sony menjelaskan pemisahan tegas antara Insentif Fasilitas/Gedung (Rp6 juta per hari) dan Anggaran Bahan Baku/Makanan. Dana belanja bahan baku tidak diklaim masuk rekening pribadi mitra, karena mekanismenya memakai prinsip at-cost dan Virtual Account (VA) operasional yang diawasi, dengan pencairan berdasarkan bukti belanja riil.
Dalam skema ini, BGN menyatakan tidak ada margin makanan yang bisa ditarik sebagai keuntungan. Bila ada selisih harga bahan baku, dana itu tetap tercatat sesuai mekanisme keuangan dan tidak otomatis menjadi “profit” mitra. Hak utama mitra disebut berada pada insentif fasilitas, bukan pada “jualan lauk” atau penentuan harga porsi.
BGN juga menjelaskan alasan negara memakai model insentif ketimbang membangun semua SPPG sendiri. Menurut simulasi yang disampaikan, bila 30.000 SPPG dibangun mandiri oleh negara, biaya bisa menyentuh Rp90 triliun, belum termasuk tanah dan perawatan. Skema availability payment dipilih agar APBN tidak terbebani belanja modal besar di depan, sementara risiko konstruksi dan operasional dipindahkan ke mitra.
Terkait hari libur, BGN menyatakan operasional dihitung 6 hari kerja dan Minggu tidak dibayarkan. Namun bila libur nasional jatuh di hari kerja, insentif tetap dibayar berdasarkan prinsip “standby readiness”, yakni fasilitas dan sistem tetap wajib siaga untuk kebutuhan intervensi gizi darurat atau program komunal.
Terakhir, BGN menegaskan seleksi mitra bersifat terbuka dengan syarat ketat. Siapa pun—swasta, koperasi, BUMDes, maupun yayasan—dapat ikut jika memenuhi kapasitas investasi, persyaratan lahan, dan standar keamanan pangan. Intinya, klaim “untung bersih Rp1,8 miliar” dinilai terlalu menyederhanakan realitas, karena mengabaikan biaya, risiko, dan tata kelola keuangan program MBG.
