Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berjalan di berbagai wilayah Indonesia. Organisasi ini menilai program tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Ketua Umum PP Hima Persis, Sholahudin Hasan, menegaskan bahwa polemik mengenai besaran anggaran MBG seharusnya tidak dilihat semata sebagai beban belanja negara. Menurutnya, program ini merupakan investasi fundamental untuk meningkatkan kualitas biologis dan kognitif generasi muda.
Sholahudin berpandangan bahwa pembahasan soal pendidikan dan kecerdasan tidak bisa dilepaskan dari kondisi gizi anak. Dalam narasinya, ia menekankan bahwa literasi dan kemampuan belajar tidak akan berkembang optimal jika anak-anak masih menghadapi persoalan lapar dan kekurangan asupan protein.
Ia menyebut MBG sebagai langkah konkret negara untuk memutus rantai kemiskinan dan stunting secara struktural. Dengan memastikan akses gizi yang lebih baik, negara dinilai sedang menanam modal pada kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar membagikan bantuan jangka pendek.
Menanggapi kekhawatiran terhadap tekanan fiskal pada APBN, Sholahudin menawarkan sudut pandang preventif. Ia menilai biaya yang dikeluarkan hari ini berpotensi jauh lebih kecil dibanding beban ekonomi masa depan akibat rendahnya produktivitas dan tingginya biaya kesehatan yang bersumber dari malnutrisi.
Dalam pandangan PP Hima Persis, anak-anak yang sehat pada masa sekarang akan tumbuh menjadi tenaga kerja yang lebih kompetitif dan produktif. Artinya, program gizi bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga kebijakan ekonomi yang bisa mempengaruhi daya saing bangsa di masa depan.
Selain dampak pada kualitas manusia, Sholahudin juga menyoroti efek ekonomi kerakyatan yang mulai terlihat dari rantai pasok program MBG. Ia menyebut keterlibatan petani, peternak, dan UMKM lokal sebagai salah satu kekuatan program, karena perputaran uang negara dapat langsung menyentuh sektor ekonomi bawah.
Menurutnya, MBG memiliki multiplier effect yang signifikan. Ketika bahan pangan dipasok dari produksi lokal, maka manfaat program tidak berhenti pada penerima makanan, tetapi juga menggerakkan kandang peternak, sawah petani, dan usaha kecil di berbagai daerah.
Sholahudin menilai pola tersebut membantu distribusi kesejahteraan agar tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Dengan rantai pasok yang melibatkan pelaku lokal, program MBG dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi, terutama di desa-desa dan wilayah yang selama ini kurang tersentuh pertumbuhan.
Dukungan PP Hima Persis ini memperlihatkan bahwa perdebatan MBG bukan hanya soal angka anggaran, tetapi juga soal cara melihat investasi sosial negara. Bagi organisasi tersebut, kejernihan membaca tujuan program menjadi penting agar kebijakan gizi nasional tidak terhenti hanya karena polemik jangka pendek.
Melalui sikap ini, PP Hima Persis menempatkan MBG sebagai bagian dari visi besar pembangunan manusia Indonesia. Mereka berharap program terus dijalankan dengan pengelolaan yang baik, agar manfaatnya terasa pada kesehatan generasi muda sekaligus penguatan ekonomi masyarakat akar rumput.
