RAGAMNETWORK.COM – Pemerintah Indonesia secara resmi memasukkan rencana besar redenominasi rupiah ke dalam program strategis nasional periode 2025–2029. Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat citra dan menjaga kredibilitas mata uang Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.
Redenominasi rupiah adalah kebijakan penyederhanaan angka pada nominal uang tanpa sama sekali mengubah nilai atau daya beli masyarakat. Secara sederhana, uang Rp1.000 nantinya akan ditulis menjadi Rp1, namun nilai barang dan jasa akan tetap sama.
Rencana strategis ini tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Beleid tersebut menggarisbawahi urgensi penyelesaian undang-undang terkait.
“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” sebut PMK tersebut, dikutip dari ANTARA, Minggu 9 November 2025. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah menjadi salah satu prioritas yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Kebijakan redenominasi ini diharapkan membawa banyak manfaat. Di sektor keuangan, langkah ini bertujuan membuat transaksi lebih efisien, lebih mudah dipahami, dan lebih ramah terhadap sistem digital perbankan.
Di mata dunia internasional, redenominasi dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan penyederhanaan nominal rupiah, di tengah tantangan dan fluktuasi global, hal ini diyakini dapat memperkuat persepsi bahwa ekonomi nasional berada di jalur yang sehat, sekaligus menjadi simbol kesiapan Indonesia menuju era ekonomi yang lebih modern dan kompetitif.
Dengan nilai uang yang lebih ringkas, pelaporan keuangan, transaksi bisnis, hingga sistem akuntansi akan menjadi jauh lebih sederhana dan efisien.
Meski demikian, proses redenominasi bukanlah kebijakan yang bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur keuangan, sistem perbankan, serta melakukan sosialisasi yang masif dan terstruktur kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau disalahpahami sebagai sanering. Jika semua berjalan sesuai target, pada tahun 2027 mendatang Indonesia akan memiliki format mata uang baru yang lebih sederhana, efisien, dan berdaya saing tinggi.
