RAGAMNETWORK.COM – Sebuah operasi keamanan yang digelar oleh pasukan keamanan di daerah kumuh Rio de Janeiro akhir bulan lalu telah memicu kontroversi nasional di Brasil. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, secara terbuka menyebut serangan tersebut sebagai “pembantaian,” dan segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap otoritas terkait.
“Itu adalah pembantaian dan saya pikir penting untuk memverifikasi faktor-faktor yang mengarah pada ini,” kata Presiden Lula da Silva pada 4 November. Serangan yang melibatkan ribuan polisi dan tentara ini terjadi pada 28 Oktober, menggunakan senjata berat terhadap anggota geng di daerah kumuh Rio de Janeiro, dan menewaskan total 121 orang.
Presiden Lula da Silva menyoroti jumlah korban jiwa yang sangat tinggi, yang menurutnya kontroversial. Ia menegaskan bahwa mandat pengadilan sebelum serangan tidak mengizinkan pembunuhan massal. “Putusan hakim sebelum penggerebekan adalah untuk memerintahkan penangkapan, bukan pembunuhan massal,” katanya.
Presiden Brasil itu menilai, meskipun sebagian pihak mungkin menganggap jumlah korban tewas dalam serangan itu sebagai “sukses,” dari perspektif pemerintah federal, insiden tersebut dianggap sebagai “bencana.”
Petugas keamanan dan tentara terlibat dalam pertempuran sengit dengan anggota geng, mengungkap tantangan keamanan yang terus-menerus dihadapi Rio de Janeiro. Insiden ini juga secara jelas mengekspos perpecahan pendapat tentang solusi masalah kejahatan yang kronis di sana.
Bertentangan dengan pandangan Lula, pejabat negara bagian Rio de Janeiro menilai operasi tersebut sukses. Gubernur Claudio Castro berargumen bahwa korban tewas adalah petugas yang gugur dan para penjahat.
Namun, aktivis hak asasi manusia telah mengutuk insiden ini, menyoroti adegan memilukan mayat-mayat yang tergeletak di jalanan. Di sisi lain, survei menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mencolok di masyarakat. Banyak penduduk Rio de Janeiro, yang merasa muak dengan kejahatan, justru menyatakan dukungan terhadap kampanye keamanan tersebut.
Sumber Berita: Reuters, AFP
