RAGAMNETWORK.COM – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi subjek sorotan publik yang intens, bahkan setelah beliau melepaskan jabatannya sebagai kepala negara. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai fenomena ini bukan sekadar dinamika biasa, melainkan sebuah peringatan serius bagi para pejabat khususnya mantan presiden bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil saat berkuasa akan terus dikritisi setelah kekuasaan berakhir.
Dalam tayangan video podcast PHD 4K di kanal Forum Keadilan TV, pada Minggu (2/11/2025), Ray Rangkuti menyebut situasi yang dialami Jokowi sebagai suatu hal yang benar-benar baru dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia. Ia menekankan aspek unik dari situasi ini.
“Ini kali pertama dalam sejarah, kita lihat seorang mantan presiden yang terus diusik setelah tidak lagi menjabat,” ujar Ray. Meskipun terdapat pihak-pihak yang mungkin menyesalkan kondisi yang dialami mantan pemimpin tersebut, Ray justru memandang fenomena ini sebagai dinamika positif bagi kehidupan demokrasi. “Supaya orang terbiasa bahwa jabatan itu biasa-biasa saja,” katanya.
Ray Rangkuti bahkan secara khusus melontarkan sebuah istilah baru, yakni “Jokowisasi,” untuk mengilustrasikan fenomena mantan presiden yang terus-menerus menjadi subjek perbincangan publik, investigasi, dan kritik. Ia bahkan berkelakar mengenai potensi penerapan istilah tersebut pada pejabat lain.
“Ini Anda bisa lho di-Jokowisasi setelah tidak jadi pejabat, diulik terus,” ucapnya. Menurut Ray, pengalaman yang kini dialami Jokowi dapat menjadi pengingat berharga bagi para pemimpin agar selalu berhati-hati dan tulus dalam menjalankan kekuasaan mereka.
“Kalau selama ini semua mantan presiden aman dan nyaman setelah lengser, itu membuat mereka merasa tidak perlu sungguh-sungguh membangun karena toh tetap dipuji,” jelasnya, menyinggung era sebelumnya. Oleh karena itu, ia melihat kejadian ini sebagai momen penting. “Apa yang terjadi pada Pak Jokowi ini, menurut saya, menjadi peringatan bagi siapa pun yang memimpin,” imbuh Ray.
Ray juga mencatat deretan isu yang terus menyeret nama Jokowi dalam setahun terakhir. Isu-isu tersebut bervariasi, mulai dari polemik seputar ijazah, isu pemakzulan, hingga yang terbaru adalah proyek kereta cepat Whoosh. “Dalam satu tahun, diulik terus. Dari ijazah, pindah ke pemakzulan, ke ijazah anaknya, sekarang ke Whoosh,” paparnya, menunjukkan intensitas pengawasan.
Ia berpendapat bahwa fenomena ini mencerminkan adanya segmen masyarakat yang masih secara serius mempertanyakan sejumlah kebijakan dan keputusan penting yang diambil selama kepemimpinan Jokowi. Ray memberikan pesan tegas kepada para pemimpin masa depan.
“Apa yang terjadi? Artinya siapapun pemimpin masa depan, jangan menyimpan sesuatu yang bisa dipersoalkan setelah Anda tak lagi berkuasa. Karena itu menyakitkan, di masa yang seharusnya bisa dinikmati,” tegasnya, menyoroti konsekuensi jangka panjang dari kekuasaan.
Lebih lanjut, Ray Rangkuti menarik perbandingan antara reaksi publik terhadap Jokowi dengan reaksi publik terhadap Soeharto setelah keduanya lengser. Ia mencatat perbedaan mendasar dalam momentum pergantian kekuasaan. “Kalau Pak Harto kan ada peristiwa besar tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaannya. Tapi di Pak Jokowi ini tidak ada peristiwa besar yang memaksa beliau turun, semuanya berjalan sesuai proses hukum dan politik. Tapi justru setelah itu, banyak hal dipersoalkan publik,” jelas Ray.
Kondisi tersebut, menurutnya, mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam budaya politik nasional. Masyarakat kini dinilai lebih berani dalam mengkritisi dan mengevaluasi kepemimpinan tanpa harus menunggu momentum politik besar atau kerusuhan. “Fenomena ini bisa mengubah kultur pejabat yang selama ini merasa aman setelah menjabat. Sekarang, publik bisa terus menilai dan menguliti,” pungkas Ray, menggarisbawahi era baru pengawasan publik yang abadi.
