Pemerintah Kota Cimahi memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal pada hari pertama kerja setelah libur panjang dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah. Hasil monitoring menunjukkan tingkat kehadiran aparatur sipil negara di lingkungan pemkot mencapai 97,30 persen, sebuah angka yang dinilai mencerminkan tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi.
Pemantauan tersebut dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, bersama Asisten Administrasi Umum Mochamad Ronny serta Kepala BKPSDMD Siti Fatonah dan jajaran. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi untuk menghitung kehadiran pegawai, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan layanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan setelah masa libur panjang.
Monitoring dilakukan dengan berkeliling ke sejumlah perangkat daerah strategis dan gedung perkantoran utama. Dari hasil sementara, mayoritas ASN telah kembali bekerja sesuai jadwal. Ronny menjelaskan bahwa pegawai yang tidak hadir sebagian besar memiliki alasan yang sah, seperti cuti atau sakit, sehingga tidak langsung dipandang sebagai pelanggaran disiplin.
Meski begitu, temuan awal juga menunjukkan ada dua ASN yang tidak hadir tanpa keterangan. Temuan ini langsung menjadi perhatian pemerintah daerah karena absensi tanpa alasan yang sah dinilai sebagai pelanggaran disiplin pegawai. Dalam konteks awal masuk kerja pascalibur, kasus semacam ini memang mudah jadi sorotan karena dianggap mencerminkan sikap profesional pegawai terhadap kewajibannya.
Ronny menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan tidak akan dibiarkan begitu saja. Jika hasil pemeriksaan nantinya membuktikan tidak ada alasan yang sah, ASN yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Bentuknya bisa dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tergantung tingkat pelanggaran serta durasi absensinya.
Pemerintah Kota Cimahi juga menekankan bahwa pengawasan ini bukan hanya soal mencari pelanggaran. Esensinya adalah memastikan seluruh perangkat daerah siap kembali bekerja dan langsung memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi, monitoring tidak dilakukan dengan semangat “siapa yang salah duluan”, melainkan untuk memastikan mesin birokrasi langsung menyala tanpa bunyi seret.
Dalam penjelasannya, Ronny menyebut kegiatan ini juga menjadi bagian dari silaturahmi pascalibur. Pemerintah ingin menyapa langsung perangkat daerah sekaligus melihat kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, suasana pengawasan tetap tegas tetapi tidak kehilangan sisi humanis yang penting dalam membangun kultur kerja pemerintahan.
Secara umum, aktivitas pelayanan publik di berbagai unit kerja disebut sudah mulai berjalan normal sejak hari pertama masuk. Pemerintah juga menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah telah siap menjalankan tugas dan fungsinya. Ini penting karena masyarakat biasanya berharap layanan administrasi, perizinan, dan urusan birokrasi lain bisa langsung kembali aktif setelah masa libur usai.
Ke depan, pengawasan akan terus dilakukan oleh BKPSDMD di 30 perangkat daerah, termasuk kecamatan, kelurahan, dan unit yang berada di luar kawasan perkantoran utama Pemkot Cimahi. Langkah ini menunjukkan bahwa pemkot ingin menjaga konsistensi disiplin ASN sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga, bukan hanya bagus di hari pertama, tetapi berlanjut dalam ritme kerja berikutnya.
