Pemerintah Kabupaten Pasaman menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan. Arah kebijakan itu kembali ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2027 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman. Forum ini bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi menjadi ruang strategis untuk menentukan fokus pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang masih terasa nyata.
Mengusung tema akselerasi transformasi ekonomi kerakyatan yang tangguh, Musrenbang RKPD 2027 diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak lepas dari kebutuhan masyarakat. Bupati Pasaman Welly Suhery menyebut forum tersebut sebagai momentum penting karena berada pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Menurutnya, tahapan ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian sekaligus mempercepat target pembangunan yang masih tertinggal.
Dalam paparannya, Welly menekankan bahwa orientasi pembangunan Pasaman tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Ia memetakan delapan prioritas utama yang akan menjadi pijakan ke depan. Fokus itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan infrastruktur, pengembangan sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan, serta tata kelola pemerintahan yang amanah. Dengan kata lain, arah yang dipilih bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperbaiki fondasi daerah secara menyeluruh.
Selain prioritas besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman juga tetap mendorong optimalisasi 10 program unggulan yang telah berjalan sejak 2025. Program-program ini menyentuh sektor yang sangat dekat dengan kebutuhan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, hingga penguatan nagari sebagai basis pembangunan. Penekanan pada nagari menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin menjadikan pembangunan lebih berakar dari bawah, bukan hanya bergerak dari pusat kabupaten ke pinggiran secara satu arah.
Welly juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan besar di Pasaman, seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, keterbatasan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa masalah-masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah sendirian. Dibutuhkan keterlibatan dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat agar seluruh target pembangunan punya peluang lebih besar untuk benar-benar tercapai. Di dunia perencanaan, kata “sinergi” memang sering terdengar klise, tapi tanpa itu, dokumen tebal ya tetap cuma dokumen tebal.
Dalam pandangan pemerintah daerah, pembangunan juga harus sinkron dengan agenda nasional. Karena itu, program-program Pasaman ke depan diupayakan sejalan dengan target strategis pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sinkronisasi ini penting agar daerah tidak berjalan sendiri, tetapi punya jalur dukungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan program.
Musrenbang juga diharapkan menjadi wadah lahirnya gagasan-gagasan konstruktif yang mampu memperkaya isi RKPD 2027. Pemerintah tidak ingin dokumen perencanaan hanya menjadi formalitas tahunan yang selesai setelah rapat ditutup. Harapannya, hasil forum benar-benar dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menyentuh persoalan riil masyarakat dan memberi solusi yang terasa langsung di lapangan.
Pada akhirnya, langkah yang sedang dibangun Pemkab Pasaman melalui RKPD 2027 memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak diposisikan sebagai program pinggiran, melainkan inti dari arah pembangunan. Dengan mendorong ekonomi kerakyatan, memperkuat pangan, dan memperbaiki kualitas hidup warga dari banyak sisi, Pasaman sedang mencoba menyusun pondasi untuk bangkit secara lebih berkarakter, maju, dan berkelanjutan. Tinggal tantangannya satu: bagaimana rencana yang terdengar bagus itu benar-benar hidup di tengah masyarakat, bukan hanya rapi di atas podium Musrenbang.
