Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang mematangkan sejumlah program strategis pada tahun 2026 sebagai bagian dari implementasi visi dan misi kepala daerah yang baru. Salah satu program unggulan yang menjadi prioritas adalah program Dapat Kerja (Daker), yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja agar siap diserap dunia industri.
Kepala Disnaker Batang, Suprapto, menyampaikan bahwa program Daker menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja.
“Daker merupakan program prioritas Bupati. Kami menargetkan pelaksanaannya pada 2026 lebih optimal, baik dari sisi dukungan anggaran maupun intensitas kegiatan pelatihan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor Disnaker Batang, Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan pelatihan Daker tidak hanya terpusat di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan BLK swasta. Bahkan, beberapa kegiatan pelatihan telah mulai berjalan di wilayah Subah dan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
Menurut Suprapto, program Daker dibagi dalam dua skema utama, yakni Daker formal dan Daker informal. Skema formal ditujukan bagi pencari kerja yang dipersiapkan masuk ke perusahaan, sedangkan skema informal menyasar peserta yang diarahkan untuk bekerja mandiri atau merintis usaha setelah menyelesaikan pelatihan.
Untuk tahun 2026, Disnaker Batang menargetkan sedikitnya 2.000 peserta mengikuti program Daker. Namun, melihat kebutuhan industri yang terus meningkat, jumlah tersebut berpotensi bertambah hingga 4.500 peserta, terutama bagi lulusan SMA dan SMK. Sementara kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, termasuk lulusan perguruan tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 6.200 orang.
Dalam mendukung pelaksanaan program, Disnaker Batang tidak hanya mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan pemerintah pusat.
“Pembiayaan pelatihan tidak harus seluruhnya dari APBD. Kami mendorong keterlibatan stakeholder yang membutuhkan tenaga kerja. Perusahaan bahkan bisa menyelenggarakan pelatihan sendiri dan difasilitasi melalui Disnaker,” jelasnya.
Suprapto menegaskan, jenis dan materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil industri. Dengan pendekatan tersebut, lulusan pelatihan diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing di pasar kerja.
“Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat Batang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar,” pungkasnya.
