Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi menghadiri prosesi pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat masa khidmat 2025–2030. Dalam acara yang berlangsung di Bale Pakuan, Kota Bandung, pada Selasa (27/1/2026) tersebut, Gubernur mendorong MUI untuk terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam memberikan nasihat moral terkait kebijakan publik.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa peran ulama sangat krusial dalam mengingatkan para pemimpin agar setiap kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kemaslahatan rakyat. Ia menekankan bahwa nasihat dari MUI berfungsi sebagai pengingat agar para pejabat daerah tetap setia dan tidak melanggar sumpah jabatan mereka selama memimpin.
Selain fungsi pemberi nasihat, Gubernur juga berharap pengurus MUI Jabar yang baru dilantik dapat hadir secara nyata di tengah masyarakat. MUI didorong untuk memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan kontemporer, tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga isu-isu lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga Jawa Barat.
Ketua Umum MUI Jawa Barat terpilih, Aang Abdullah Zein, merespons arahan tersebut dengan komitmen kerja yang kuat. Ia menargetkan penguatan peran keumatan yang berlandaskan pada lima pilar utama: kerja keras, kerja cerdas, kerja sinergitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Fondasi ini diharapkan mampu membawa MUI Jabar menjadi organisasi yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Aang juga menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, MUI Jabar akan menghindari program-program yang bersifat muluk atau sekadar seremonial. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya menjaga keistimewaan wilayah Jawa Barat melalui implementasi nilai-nilai iman dan takwa yang relevan dengan tantangan zaman, guna menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat yang religius.
