Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memperkuat langkah pemulihan pascabencana dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar secara nasional.
Wakil Bupati Aceh Besar, H. Syukri A. Jalil, mengikuti rakor tersebut secara virtual melalui Zoom pada Kamis (15/1/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
Rakor yang berlangsung dari Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno. Dalam arahannya, ia menjelaskan bahwa pembentukan Satgas tersebut telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.
Menurut Pratikno, Satgas memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Selain itu, Satgas juga bertugas menetapkan serta melaksanakan langkah-langkah strategis percepatan pemulihan.
Ia menambahkan, mekanisme pelaporan Satgas telah diatur secara berkala. Tim Pengarah diwajibkan melaporkan perkembangan kepada Presiden dan Wakil Presiden setiap dua bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Sementara itu, Tim Pelaksana melaporkan kemajuan implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi minimal satu kali setiap bulan.
“Tadi disepakati bersama Menteri Dalam Negeri, koordinasi teknis akan dilakukan secara mingguan. Untuk pendanaan, anggaran bersumber dari APBN maupun sumber sah lainnya, sementara anggaran operasional Satgas diusulkan oleh Ketua Tim Pelaksana kepada Menteri Keuangan,” jelas Pratikno.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat juga memaparkan sejumlah skala prioritas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan. Prioritas tersebut meliputi percepatan penetapan lokasi relokasi sekolah yang hanyut atau rusak berat akibat bencana, serta program cash for work sektor pendidikan melalui alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah mendorong pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir, percepatan penyaluran tunjangan guru, serta dukungan operasional bagi sekolah terdampak. Program pendidikan kebencanaan dan penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) juga menjadi perhatian utama dalam agenda pemulihan jangka menengah.
Rakor ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri koordinator dan menteri terkait, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.
Hadir pula para kepala daerah, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah terdampak bencana secara terencana dan berkelanjutan.
