PCC Ballroom Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung menjadi ruang pertemuan penting pada Rabu, 10 Desember 2025. Dalam forum bertajuk Sarasehan Nasional Bandung, para pengambil kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah berkumpul untuk membahas isu yang selama ini dianggap teknis, tetapi sesungguhnya menentukan keberlanjutan republik: pembiayaan daerah di tengah krisis fiskal.
Sarasehan ini mempertemukan berbagai figur strategis, mulai dari Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, Ketua Fraksi Golkar MPR RI dan Ketua Banggar MPR Melchias Markus Mekeng, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Agus Fathoni, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kemenkeu Adriyanto, hingga perwakilan Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Diskusi dipandu oleh Dr. Akbar Faizal.
Ketua Panitia Sarasehan, Andreas Doweng Bolo, membuka acara dengan pesan yang menegaskan urgensi forum ini: “Semoga di tengah krisis, tidak menyurutkan niat kita untuk bersama memikirkan dan memperbaiki bangsa ini.” Forum yang semula terkesan teknokratis pun berubah menjadi ruang evaluasi besar atas hubungan fiskal pusat dan daerah yang selama ini sering berjalan timpang.
Plt Sekjen MPR, Fauziah, menekankan bahwa MPR memiliki mandat menyerap aspirasi publik sesuai UU MD3. Semua masukan dalam forum ini akan dibawa ke Badan Pengkajian MPR untuk disusun menjadi rekomendasi kepada DPR RI. Dengan demikian, sarasehan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari awal proses legislasi yang lebih panjang.
Salah satu sorotan utama datang dari Melchias Markus Mekeng yang menghidupkan kembali gagasan lama mengenai obligasi daerah. Ia menilai regulasi mengenai instrumen ini sudah ada, namun insentifnya belum cukup menarik bagi investor. Di tengah bencana dan kebutuhan pembangunan mendesak, menurutnya obligasi daerah justru dapat menjadi solusi percepatan.
Regulasi yang dianggap “setengah hati” dari OJK hingga Kemenkeu membuat pasar obligasi daerah tak kunjung berkembang. Mekeng juga mengaitkan isu ini dengan pidato Presiden Prabowo pada HUT Partai Golkar tentang pentingnya kemandirian daerah. Dua dekade lebih otonomi berjalan, tetapi ketergantungan ke pusat justru meningkat.
“Kita mulai dari barat, lalu tengah, kemudian timur, dan terakhir Jakarta. Kita akan hasilkan naskah akademis untuk mendorong undang-undang,” ujarnya.
Moderator Akbar Faizal memuji Fraksi Golkar MPR sebagai salah satu fraksi yang produktif melahirkan ide, termasuk inisiatif sarasehan terkait obligasi daerah ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kritik paling keras. Ia menilai tata kelola transfer ke daerah masih kacau. “Kami punya utang Rp3,4 triliun saat membangun masjid. Tapi dana bagi hasil kami tidak pernah dibayar,” tegasnya.
Baginya, persoalan fiskal tidak hanya soal teknis anggaran. Sistem yang personalistik membuat kebijakan sering berubah, dan daerah selalu menanggung beban paling besar. Ia menegaskan bahwa pembangunan membutuhkan fondasi psikologis dan identitas daerah. Ia mencontohkan Jembrana dan Sragen sebagai daerah yang dahulu dikenal inovatif sebelum tersentralisasi oleh kebijakan pusat.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fathoni memaparkan data kontras: hanya 11 provinsi yang kuat secara fiskal, sementara 15 provinsi berada dalam kategori lemah. Dari tingkat kabupaten dan kota, 407 kabupaten serta 70 kota juga masuk dalam kategori lemah. Ketergantungan pada pusat sangat besar, sehingga daerah harus mulai membuka ruang pembiayaan alternatif seperti obligasi.
Dari Kementerian Keuangan, Adriyanto menegaskan kebutuhan negara akan dana semakin meningkat. Infrastruktur saja membutuhkan Rp2.000 triliun. Jika kepala daerah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, anggaran daerah harus bertumbuh. Tiga hal ditekankannya: efisiensi, kerja sama dengan investor, dan optimalisasi aset milik daerah.
Sarasehan Nasional Bandung mempertemukan dua realitas: pemerintah pusat yang fokus menjaga stabilitas fiskal dan daerah yang menuntut keadilan dalam pembagian sumber daya. Akbar Faizal menutup diskusi dengan penekanan bahwa ide tidak boleh berhenti sebagai wacana.
Forum ini menandai satu hal penting: Indonesia sedang meninjau ulang cara membiayai negara, dan suara daerah kini semakin kuat untuk didengar.
