Upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di Papua Raya terus diperkuat menjelang Natal dan Tahun Baru. Pada Selasa (9/12), Satgas Pengendalian Harga Beras menegaskan komitmennya dengan melepas distribusi tambahan 827,5 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Mapolda Papua. Langkah ini menjadi bagian penting dari program nasional untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk daerah dengan akses sulit.
Pelepasan distribusi diawali doa bersama dan penyampaian laporan kinerja Satgas Pengendalian Harga Beras, yang dibentuk pada 21 Oktober 2025 melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025. Satgas ini merupakan kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Polri, BULOG, serta pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Polri berperan melalui Satgas Pangan, dengan dukungan penuh Kabareskrim Polri sebagai Ketua Pengarah.
Hingga 8 Desember 2025, Papua Raya telah menerima 1.354 ton dari total alokasi 4.634 ton beras SPHP. Dengan tambahan 827,5 ton yang dilepas hari ini, total distribusi mencapai 2.181,5 ton atau setara 47,08 persen dari target. Penyaluran ini mencakup 42 kabupaten/kota dan disesuaikan dengan kondisi geografis yang beragam.
Distribusi dilakukan menggunakan tiga moda transportasi. Jalur darat menjangkau wilayah seperti Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Sorong, Biak, Manokwari, dan Lanny Jaya. Untuk daerah pegunungan seperti Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, dan Intan Jaya, distribusi dilakukan melalui udara. Adapun jalur laut digunakan untuk pengiriman ke Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Mamberamo Raya, dan Fakfak.
Distribusi ini menjadi langkah strategis untuk menekan harga beras yang masih berada di atas HET, khususnya di Zona III (Papua dan Maluku). Selama 49 hari operasional, Satgas telah melakukan 35.105 pemantauan—rata-rata 731 titik per hari mayoritas di tingkat pengecer dan ritel modern. Dari hasil pemantauan tersebut, 920 surat teguran telah diterbitkan kepada pedagang yang menjual beras di atas HET. Tren penurunan harga nasional mulai terlihat di Zona I dan II, meski Papua masih menghadapi tantangan akibat kondisi geografis.
Untuk mengatasi keterbatasan gudang BULOG di kawasan ini, Satgas menginisiasi 32 gudang filial baru yang tersebar di daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan. Gudang ini memanfaatkan aset Polri (25 unit), pemerintah daerah (3 unit), KPU (1 unit), dan tiga gudang yang dipinjamkan oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi beras hingga ke masyarakat.
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, yang hadir mewakili Satgas, menegaskan bahwa Polri memastikan keamanan distribusi hingga wilayah paling terpencil, mengingat Papua memiliki medan dan kondisi keamanan yang kompleks. Ia menegaskan bahwa seluruh jalur pengiriman—darat, laut, dan udara—telah mendapat pola pengamanan berlapis bersama TNI dan pemerintah daerah.
“Negara hadir sampai titik paling jauh. Seluruh skema pengamanan telah kami siapkan agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” ujarnya.
Satgas berkomitmen untuk terus memperkuat pemetaan, audit, pengawasan, intervensi distribusi, hingga penegakan hukum bila diperlukan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan sesuai arahan Presiden.
Distribusi beras SPHP di Papua Raya dipastikan berlanjut dan diperluas ke wilayah lain yang masih mencatat harga di atas HET, terutama menjelang momentum konsumsi tinggi pada Natal dan Tahun Baru.
