RAGAMNETWORK.COM – Arah pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk tahun 2026 kini mulai tergambar jelas dengan fokus yang kuat pada sektor ekonomi dan fisik. Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, secara resmi menyerahkan dokumen strategis rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan dokumen vital ini diterima langsung oleh Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti AMd, dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRK, Kota Jantho, pada Senin (24/11/2025) siang.
Dalam forum yang dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Drs. Syukri A. Jalil, dan para Kepala OPD tersebut, Bupati Muharram menegaskan tema besar yang diusung pemerintah daerah.
“Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing dan SDM, dan infrastruktur yang terintegrasi,” jelas Bupati merinci fondasi kebijakan tahun depan.
Guna merealisasikan visi tersebut, Bupati memaparkan empat prioritas pembangunan yang akan dikebut. Pertama, penguatan infrastruktur difokuskan untuk mendukung pelayanan dasar yang terintegrasi dan tetap berwawasan lingkungan.
Kedua, strategi diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah.
Aspek tata kelola pemerintahan dan sosial juga menjadi sorotan utama. Prioritas ketiga mencakup peningkatan koordinasi kelembagaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, selaras dengan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam.
Sementara prioritas keempat menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan kesadaran perlindungan sosial bagi masyarakat luas. Kebijakan umum ini disusun untuk menjadi panduan arah ekonomi dan keuangan daerah yang solid.
Menanggapi rancangan yang diajukan pihak eksekutif, Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti, memberikan respons positif. Ia mendorong agar seluruh pihak terkait dapat segera bergerak cepat melakukan pembahasan mendalam terhadap rancangan KUA dan PPAS tersebut agar penetapan anggaran dapat berjalan efektif demi pembangunan daerah.
