RAGAMNETWORK.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan target ambisius menjadikan kawasan ini sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. Dalam waktu dekat, pemerintah akan memulai fase krusial pembangunan infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif. Langkah ini menandai dimulainya tahap lanjutan proyek strategis nasional (PSN) yang mencakup seluruh pilar pemerintahan.
Komitmen percepatan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Beleid tersebut memuat Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menetapkan arah pembangunan nasional dan secara spesifik mencakup realisasi IKN yang semakin masif.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa fokus pembangunan fisik tahap kedua akan diarahkan sepenuhnya pada kawasan Legislatif dan Yudikatif. Proses penandatanganan kontrak hasil lelang untuk proyek ini dijadwalkan berlangsung antara akhir Oktober hingga November 2025. Basuki menggarisbawahi dampak dari aturan baru tersebut.
“Setelah terbitnya Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif,” ujar Basuki dalam keterangan yang dikutip, Sabtu, 1 November 2025. Ia juga memaparkan peningkatan tenaga kerja yang signifikan, “Saat ini ada sekitar 7.000 pekerja yang tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), dan jumlah ini akan meningkat menjadi sekitar 20.000 orang pada tahap kedua.”
Kompleks perkantoran legislatif rencananya akan berdiri megah di atas lahan seluas 42 hektare, dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp8,5 triliun untuk periode 2025 hingga 2027. Fasilitas di dalamnya meliputi Gedung Sidang Paripurna, Serambi Musyawarah, Plaza Demokrasi, Museum, serta berbagai gedung kerja pendukung lainnya. Sementara itu, kompleks yudikatif akan menempati lahan seluas 15 hektare, dengan alokasi investasi sebesar Rp3,1 triliun. Anggaran ini akan membiayai pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Agung (MA).
Secara akumulatif, total kebutuhan anggaran untuk dua kawasan penting pemerintahan ini mencapai Rp11,6 triliun. Estimasi waktu pengerjaan keseluruhan ditargetkan sekitar 25 bulan, yang berarti konstruksi dimulai efektif pada November 2025. Selain gedung-gedung pemerintahan inti, Otorita IKN juga menyiapkan sejumlah proyek prioritas lain yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2025. Proyek-proyek tersebut mencakup penataan Pasar Sepaku, pembangunan Masjid Negara, dan Basilika.
Untuk mendukung relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Nusantara, pemerintah juga mempercepat pembangunan jalan penghubung di KIPP Sub-WP 1B dan 1C. Pembangunan ini disertai dengan penyediaan hunian ASN, fasilitas pendidikan, dan pasar rakyat. Selain infrastruktur fisik, isu ketersediaan air baku menjadi prioritas. Otorita IKN memastikan suplai air berasal dari Bendungan Sepaku Semoi yang membanggakan, dengan luas 800–900 hektare.
Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung 16 juta meter kubik dan debit air 2.500 liter per detik. Dari debit tersebut, sebanyak 1.500 liter per detik dialirkan khusus ke IKN, dan sisanya 1.000 liter per detik dialirkan ke Balikpapan. Tidak hanya bendungan, Otorita juga menyiapkan Intake Sepaku, yang dilengkapi instalasi pengolahan air berkapasitas 300 liter per detik. Fasilitas ini didesain untuk menghasilkan air yang layak minum bagi kawasan IKN.
Dalam persiapan menuju pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN, Otorita IKN menjalin kerja sama strategis dengan Jimly School of Law and Government Universitas Gadjah Mada (UGM). Kolaborasi ini bertujuan merancang kerangka hukum dan struktur pemerintahan yang komprehensif dan modern. Dimulainya pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif ini menjadi bukti nyata bahwa proyek IKN terus memperkuat fondasinya sebagai pusat pemerintahan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan simbol komitmen pemerintahan Prabowo terhadap kesinambungan pembangunan nasional.
