Kepengurusan baru Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2026–2031 resmi memulai masa bakti setelah menerima Surat Keputusan Presiden. Prosesi penyerahan dilakukan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026).
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyerahkan langsung SK Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pengurus. Penyerahan ini menjadi penanda dimulainya tugas 11 pimpinan BAZNAS untuk lima tahun ke depan, sekaligus memberi dasar hukum agar roda organisasi berjalan optimal.
Dalam sambutannya, Menag menyampaikan rasa syukur karena SK yang ditunggu akhirnya terbit. Ia menekankan bahwa kepastian payung hukum penting agar program penghimpunan dan pendayagunaan dapat segera bergerak lebih terarah.
Nasaruddin juga memberi target ambisius: peningkatan penghimpunan zakat hingga tiga kali lipat. Ia menyebut capaian penghimpunan yang dapat diraih BAZNAS saat ini berada di kisaran Rp41 triliun, dan berharap lompatan capaian bisa terjadi melalui penguatan strategi, kredibilitas, serta sinergi lintas pihak.
Selain target pertumbuhan, Menag mengingatkan aspek yang tidak boleh ditawar, yakni kepatuhan pada ketentuan syariat. Ia menegaskan penetapan ashnaf atau golongan penerima zakat harus mengacu pada delapan golongan yang telah ditetapkan secara jelas, tanpa menafsirkannya secara kiasan.
Menurutnya, kebutuhan sosial yang berada di luar ranah delapan ashnaf tetap bisa dijawab, namun melalui instrumen lain seperti sedekah, wakaf, ghanimah, luqatah, dan sumber dana keumatan lainnya. Pesan ini menekankan pemisahan fungsi agar pengelolaan dana umat tetap tertib dan akuntabel.
Menag juga mengingatkan soal amanah dan integritas. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan Presiden memuat tanggung jawab besar bagi pengurus untuk menjaga nama baik lembaga, sekaligus ikut mendorong agenda penguatan martabat masyarakat kecil dan menengah.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan daftar 11 nama Anggota BAZNAS periode 2026–2031, termasuk beberapa tokoh yang sudah dikenal publik dalam kerja-kerja kelembagaan. Penyerahan SK ini menutup fase transisi dan membuka fase kerja yang menuntut hasil terukur.
Jika targetnya tiga kali lipat, maka tantangannya juga tiga kali: meningkatkan kepercayaan muzaki, memperluas kanal penghimpunan, dan memastikan penyaluran makin tepat sasaran. Singkatnya, bukan cuma soal menghitung rupiah—tapi menjaga amanah agar setiap rupiah punya arah yang benar.
