Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, memastikan bahwa seluruh program prioritas pembangunan yang telah dimuat dalam RPJMD 2025–2029 akan tetap dilaksanakan meskipun kota tersebut mengalami penurunan pendapatan pada RAPBD 2026.
Maria menegaskan bahwa sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur tetap menjadi fokus, terutama untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercantik wajah kota. “Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Infrastruktur menjadi perhatian utama, begitu juga pendidikan dan kesehatan,” ujarnya, Senin (8/12/2025).
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Cimahi, tercatat bahwa pendapatan daerah pada RAPBD 2026 menurun sebesar 10,56%, atau sekitar Rp148,6 miliar, dari APBD 2025 yang sebelumnya mencapai Rp1,55 triliun. Pendapatan tahun 2026 diproyeksikan menjadi Rp1,40 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Belanja daerah juga mengalami koreksi, turun 3,92% atau sekitar Rp63,25 miliar dari total belanja tahun 2025. Belanja daerah pada 2026 disusun menjadi Rp1,61 triliun. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menciptakan defisit sebesar Rp205,7 miliar.
Maria menjelaskan bahwa defisit anggaran tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama. Meski defisit sebelumnya sudah dinyatakan nol, langkah antisipatif tetap diperlukan untuk menghadapi tahun anggaran berikutnya.
Ia menambahkan bahwa pemangkasan anggaran pada beberapa pos menjadi langkah wajib untuk menyeimbangkan keuangan. Perjalanan dinas dipotong hingga 50%, begitu pula biaya konsumsi dan kegiatan seremonial. Upacara rutin pun dipangkas, menyisakan hanya dua agenda besar: HUT Cimahi dan HUT RI.
Saat ini RAPBD 2026 masih dalam proses evaluasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maria berharap proses tersebut berjalan cepat dan tanpa hambatan agar pelaksanaan program pembangunan dapat segera dijalankan. “Kami tinggal menunggu hasil evaluasi gubernur. Semoga segera selesai,” tutupnya.
