Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merespons cepat keluhan warga terkait sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram dalam beberapa hari terakhir. Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk menstabilkan pasokan dan meredakan keresahan masyarakat.
Pelaksana tugas Kepala Disdagkop UM Bojonegoro, Ahmadi, menjelaskan bahwa gangguan pasokan bukan disebabkan berkurangnya kebutuhan atau penahanan distribusi di tingkat lokal, melainkan keterlambatan suplai akibat cuaca buruk. Kapal pengangkut dari Pertamina disebut tidak dapat sandar tepat waktu, sehingga distribusi ke jalur berikutnya ikut terganggu.
Gangguan itu sempat memengaruhi aliran LPG 3 kilogram ke agen dan pangkalan. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Pertamina, situasi berangsur membaik. Berdasarkan informasi yang diterima pemkab, pasokan mulai normal kembali setelah SPBE terisi pada Minggu, 15 Maret 2026, dan distribusi ke agen serta pangkalan berjalan pada hari berikutnya.
Meski pasokan disebut mulai pulih, Pemkab Bojonegoro tidak berhenti pada penjelasan semata. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar membeli LPG bersubsidi hanya di pangkalan resmi. Langkah ini penting untuk menjaga distribusi tetap tepat sasaran dan mencegah lonjakan harga akibat pembelian melalui jalur yang tidak semestinya.
Selain itu, Disdagkop UM Bojonegoro telah melayangkan surat kepada Pertamina Patra Niaga untuk meminta tambahan kuota LPG sebanyak 3.879 metrik ton. Permintaan ini diajukan agar kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kecil tetap terlayani, terutama setelah gangguan distribusi sempat membuat masyarakat panik mencari gas melon di berbagai tempat.
Ahmadi juga mengungkapkan bahwa pemkab menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait pada Senin, 16 Maret 2026. Setelah itu, tim turun ke lapangan guna memantau kondisi riil dan memastikan distribusi benar-benar kembali bergerak. Pendekatan ini dilakukan agar pemerintah tidak hanya menerima laporan di atas kertas, tetapi melihat langsung situasi di tingkat bawah.
Pemantauan lapangan menjadi penting karena normalisasi suplai di pusat belum tentu langsung terasa di pangkalan atau di tangan konsumen. Dalam kondisi seperti ini, selisih satu hari distribusi saja bisa membuat warga sibuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain demi mencari tabung gas kosong yang bisa ditukar.
Melalui koordinasi intensif, permintaan tambahan kuota, dan pengawasan langsung, Pemkab Bojonegoro berupaya memastikan kelangkaan LPG 3 kilogram tidak berlangsung lama. Pemerintah berharap pasokan kembali stabil sehingga aktivitas rumah tangga dan usaha mikro yang bergantung pada gas bersubsidi dapat berjalan normal tanpa gangguan berkepanjangan.
