Pemerintah Kota Jakarta Barat menekankan pentingnya keterbukaan informasi di tingkat wilayah. Kecamatan dan kelurahan kini didorong untuk lebih aktif menyampaikan berbagai bentuk pelayanan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi yang akurat, jelas, dan berkesinambungan.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim, saat memimpin kegiatan monitoring, evaluasi, dan pendampingan PPID di Aula Kecamatan Tambora, Kamis, 12 Maret 2026. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Kepala Bagian Umum dan Protokol Afandi, Camat Tambora Pangestu Aji, perwakilan Sudis Kominfotik Jakarta Barat, serta para lurah dan sekretaris kelurahan.
Dalam arahannya, Firmanudin menjelaskan bahwa pembentukan PPID di kecamatan maupun kelurahan tidak cukup hanya sebatas penunjukan nama. Ada sejumlah komponen yang harus disiapkan, mulai dari tempat layanan atau posko PPID hingga dokumen administratif yang menjadi dasar operasional. Seluruhnya harus mengikuti ketentuan dalam Pergub Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
Menurut dia, salah satu syarat awal yang wajib tersedia adalah posko layanan PPID. Setelah fasilitas itu ada, pihak wilayah juga harus melengkapi dokumen seperti surat keputusan lurah dan camat untuk menetapkan tim PPID di masing-masing level. Sesudah persyaratan tersebut dipenuhi dan diunggah, barulah pelayanan informasi dapat berjalan lebih tertata.
Firmanudin juga menyoroti pentingnya kebiasaan mendokumentasikan kegiatan pemerintahan sehari-hari. Ia menilai banyak aktivitas pelayanan yang sebenarnya berjalan aktif, tetapi tidak terlihat oleh masyarakat karena tidak pernah dipublikasikan melalui kanal PPID. Padahal, publikasi itu bisa menjadi bukti kerja sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada warga.
Ia memberi contoh sejumlah kegiatan di tingkat wilayah yang semestinya dipublikasikan secara rutin, seperti kerja bakti, pemberantasan sarang nyamuk, sosialisasi pencegahan kebakaran, hingga layanan konsultasi publik. Jika seluruh kegiatan tersebut terhubung dari tingkat kelurahan ke kecamatan lalu ke kota, maka hasil kerja aparatur akan lebih mudah dipantau dan dinilai masyarakat.
Sementara itu, Camat Tambora Pangestu Aji menyampaikan bahwa PPID memiliki peran strategis sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan warga. Menurutnya, kebutuhan saat ini bukan hanya membuka akses informasi, tetapi juga memastikan setiap langkah pelayanan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Pangestu menambahkan, keberadaan PPID menjadi ujung tombak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan tertib. Dengan pencatatan yang konsisten serta dokumentasi yang berkesinambungan, kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan semakin meningkat. Singkatnya, kerja bagus tak cukup dikerjakan diam-diam; sesekali memang harus “muncul ke permukaan” lewat dokumentasi yang rapi.
