Forum Musrenbang untuk penyusunan RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2027 kembali digelar di tingkat kecamatan. Kali ini, kegiatan dipusatkan di Kecamatan Watunohu dan menggabungkan pembahasan dari tiga wilayah sekaligus.
Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE hadir dan membuka musrenbang gabungan yang melibatkan Watunohu, Ngapa, dan Tiwu. Pemerintah daerah menilai pola gabungan membuat diskusi lebih komprehensif, karena kebutuhan antarwilayah bisa dipertimbangkan bersama sejak awal.
Musrenbang gabungan tersebut merupakan bagian dari mekanisme perencanaan yang diselenggarakan di lima titik untuk menjangkau total 15 kecamatan. Dengan titik yang tersebar, pemerintah berharap seluruh wilayah mendapatkan ruang yang setara dalam menyampaikan prioritas pembangunan.
Dalam sambutannya, Jumarding menekankan bahwa format gabungan bertujuan memperkuat sinkronisasi usulan antarwilayah dan meningkatkan efektivitas perencanaan. “Musrenbang ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dari tiga kecamatan, sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan tidak hanya bersifat parsial, tetapi terintegrasi, berkeadilan dan selaras dengan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan RKPD 2027 merupakan bagian dari langkah menuju visi Kolaka Utara sebagai daerah yang madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Karena itu, usulan yang masuk diharapkan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Jumarding juga mengingatkan pentingnya keselarasan dengan RPJMD Kolaka Utara serta kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, kesesuaian arah kebijakan akan memudahkan integrasi program, sekaligus membuat rencana lebih kuat saat masuk tahap penganggaran.
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah daerah menegaskan sejumlah fokus utama. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, lalu penanggulangan kemiskinan serta pengendalian stunting secara terintegrasi.
Fokus lain yang ikut ditekankan ialah penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan agar pertumbuhan tidak mengorbankan daya dukung alam.
Di akhir arahan, Wakil Bupati mengajak peserta untuk berdiskusi aktif dan bertanggung jawab. Ia berharap forum ini menghasilkan usulan prioritas yang terukur, realistis, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
