Kondisi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kolaka Utara dalam beberapa hari terakhir dilaporkan kian memprihatinkan. Selain keterlambatan pasokan, Dinas Perdagangan (Disperindag) Kolaka Utara menemukan indikasi kuat bahwa lonjakan permintaan dipicu oleh banyaknya kendaraan dari luar daerah, terutama dari Kabupaten Luwu Timur, yang turut mengantre BBM di wilayah tersebut.
Plt Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara, Abu Bakri, menjelaskan bahwa keberadaan kendaraan lintas daerah ini mempercepat habisnya stok BBM di SPBU lokal. Meski pihak SPBU tidak memiliki wewenang untuk melarang kendaraan yang melintas, dampak dari fenomena ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat yang harus mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
Berdasarkan hasil pemantauan pada Selasa (27/1/2026), kondisi stok di sejumlah titik menunjukkan perbedaan signifikan. SPBU Watuliu terpantau masih memiliki distribusi yang relatif lancar karena mendapatkan pasokan tangki hampir setiap hari. Namun, situasi berbeda terjadi di SPBU berstatus “mini” seperti SPBU Ponggiha yang kuotanya dilaporkan telah habis dan baru akan dipasok kembali pada 1 Februari mendatang. Sementara itu, SPBU Pitulua diperkirakan hanya mampu bertahan satu hari ke depan.
Menanggapi keluhan masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan BBM, Abu Bakri menegaskan bahwa usulan penambahan kuota harus melalui analisis mendalam. Langkah ini penting dilakukan agar tambahan pasokan nantinya tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi, terutama mengingat lemahnya pengawasan dapat merugikan pihak SPBU maupun masyarakat luas.
Sebagai langkah nyata dalam menormalisasi keadaan, Disperindag Kolaka Utara mulai melibatkan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan langsung di seluruh SPBU per hari ini. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta mencegah praktik pembelian berulang atau penimbunan.
Pemerintah daerah berharap keterlibatan kepolisian dapat menekan potensi penyalahgunaan stok di tengah keterbatasan pasokan. Fokus utama saat ini adalah menjamin distribusi yang adil bagi warga lokal dan memastikan tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di atas penderitaan masyarakat yang sedang kesulitan mencari bahan bakar.
