Mengawali aktivitas pemerintahan di tahun 2026, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Jumat (2/1/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal serta meninjau kesiapan pendapatan daerah sejak hari pertama kerja.
Sidak tersebut menyasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kantor kecamatan, hingga puskesmas.
Dalam kunjungannya ke DPMPTSP, Plt. Bupati Asep menegaskan pentingnya konsep pelayanan satu pintu yang sesungguhnya. Ia meminta agar proses perizinan dibuat lebih sederhana, cepat, dan transparan demi meningkatkan kualitas layanan serta berdampak pada perbaikan Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Pelayanan perizinan harus betul-betul satu pintu, tidak banyak jalur. Dengan pelayanan yang baik, saya optimistis MCP Kabupaten Bekasi bisa membaik,” ujarnya.
Di Bapenda, Plt. Bupati meninjau langsung aktivitas penerimaan daerah. Meski masih dalam suasana libur awal tahun, tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) dinilai hampir penuh, sementara jumlah masyarakat yang datang belum terlalu ramai.
“ASN hampir semuanya masuk. Masyarakat memang belum banyak karena masih libur, tapi pelayanan tetap harus siap,” katanya.
Peninjauan dilanjutkan ke Disdukcapil dan kantor kecamatan. Asep menilai pelayanan administrasi dasar kepada masyarakat berjalan cukup baik. Ia juga menyoroti peran kecamatan dalam mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan koordinasi lintas sektor hingga tingkat wilayah.
Saat meninjau puskesmas, Plt. Bupati menekankan agar pelayanan kesehatan tidak berhenti hanya karena keterbatasan jam operasional. Menurutnya, puskesmas harus mampu memberikan layanan awal sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit.
“Jangan sampai sore hari puskesmas sudah tutup, sementara masih ada warga yang membutuhkan layanan. Minimal harus ada tempat tidur dan tenaga paramedis yang siaga,” tegasnya.
Ia mendorong agar dokter dapat dihubungi secara on call dan pembiayaan layanan dasar tersebut memanfaatkan dana kapitasi. Kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh puskesmas di Kabupaten Bekasi dengan penyesuaian kondisi lapangan.
Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi fondasi utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga hunian yang layak.
“Saya ingin memastikan kebijakan benar-benar rapi dan berjalan. Setelah itu, saya akan turun langsung ke masyarakat untuk melihat dampaknya,” ujarnya.
Plt. Bupati juga memastikan inspeksi mendadak akan terus dilakukan secara rutin, termasuk pada waktu di luar jam kerja, guna memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
“Pelayanan masyarakat adalah prioritas. Saya tidak menutup kemungkinan sidak dilakukan malam hari untuk memastikan pelayanan benar-benar hadir bagi warga,” pungkasnya.
